Rekonsiliasi Tim Terpadu, Pemda Mahulu Targetkan Penurunan Kemiskinan 9.83 Persen
DISKOMINFOSTANDI - Sebagai upaya pemerataan penerimaan bantuan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2PA) Kabupaten Mahulu menggelar Rekonsiliasi Tim Terpadu Lintas Sektor Terkait Penerima Bantuan. Bertempat di Balai Adat Ujoh Bilang, Kamis, (04/04/2024).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm, Kes, saat menyampaikan sambutan Bupati Mahulu mengatakan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah serius dan kompleks yang dihadapi banyak warga kita. Ini bukan hanya tentang kekurangan ekonomi saja tetapi juga ketidaksetaraan dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang hidup yang layak.
Agenda pembangunan nasional tentang kemiskinan masih menjadi konsekuensi penting dari pertumbuhan dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menargetkan angka kemiskinan pada range 6,5% sampai dengan 7,5%, dalam upaya mengentaskan kemiskinan.
"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, Pemda Mahulu menetapkan target untuk mengurangi tingkat kemiskinan ditahun 2024 pada angka 9,83%. Pada tahun 2023 sebesar 11,38% angka kemiskinan menjadi angka tertinggi dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Maka untuk itu menjadi tugas kita bersama dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Mahulu," paparnya
Kepala Dinsos P2PA Honorata Yulita Usun, SH, M.AP, mensosialisasikan penggunaan serta pentingnya aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) agar dimiliki oleh operator kampung masing-masing, sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Hal ini untuk membentuk pemahaman yang sama terkait bantuan kepada masyarakat tidak mampu, serta menyepakati sumber data sebagai 'starting point' dalam menurunkan angka kemiskinan di Mahulu.
"Agar pelaksanaan bantuan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran maka kepala-kepala kampung diharapkan menyiapkan operator SIKS-NG di masing-masing kampung, dengan SK kepala kampung sebagai dasar Dinsos P2PA membuat akun SIKS-NG," harap Kadis
Mahulu sendiri sesuai dengan data yang dikeluarkan BPS pada tahun 2023, persentase penduduk miskinnya sebesar 11,38%. Dengan tren menurun dari tahun 2021 sebesar 11,9% dan tahun 2022 sebesar 11,55%. Belum sinkronnya data penerima bantuan juga mendasari Dinsos P2PA dalam menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi tim terpadu lintas sektor terkait penerimaan bantuan.
Kegiatan dihadiri oleh perwakilan OPD, Camat/perwakilan dari 5 Kecamatan, Para Petinggi se-Kabupaten Mahakam Ulu. Narasumber Kristiningsih, S.Pd dari Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Ahmad Yusuf dari Dinas Sosial Kota Samarinda, dan juga Muhammad Fauzi, SE, MM Kepala BPS Mahulu. (Gu/Jo/AI)
14 Oktober 2019
05 September 2019
07 September 2019
23-10-2019 s/d 26-10-2019
14-10-2019 s/d 14-10-2019
