DISKOMINFOSTANDI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra Kerja pada Rabu (10/9/2025) di Ballroom Lantai 3 Kantor Bupati Mahakam Ulu.
Acara dihadiri jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pelajar, serta perwakilan masyarakat dari berbagai lapisan.
Dengan mengusung tema “Peningkatan Peran serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi”, mewakili Bupati Mahulu Dr. Bonifasius Belawan Geh, SH, ME, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm.Kes, membuka acara, dalam sambutannya, ia mengapresiasi atas inisiatif Bawaslu Mahulu, menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat.
“PSU yang pernah kita alami harus menjadi pengalaman berharga dan pelajaran besar agar tidak terulang lagi di masa depan. PSU itu memakan banyak biaya, tenaga, waktu, dan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan,” tegas Agustinus membacakan sambutan Bupati
Ia menambahkan bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tetapi harus dijaga dalam seluruh prosesnya. “Pengawasan bukan hanya tugas penyelenggara, melainkan juga tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Perjalanan demokrasi tidak berhenti pada pencoblosan, tetapi juga pada upaya menjaga, mengawal, dan memastikan seluruh proses berlangsung jujur, adil, dan berintegritas,” ujarnya
Dikesempatan yang sama narasumber utama, Komisioner Bawaslu Provinsi Kaltim, Galeh Akbar Tanjung, S.Sos, M.AP, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi. Menurutnya, keterbatasan jumlah personel Bawaslu tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan, sehingga peran masyarakat sangat krusial dalam mencegah kecurangan pemilu.
Dalam paparannya, Galeh juga menyinggung dinamika pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Mahulu. Meski sempat muncul provokasi di media sosial, masyarakat tetap menunjukkan sikap dewasa dalam berdemokrasi. “Ini bukti bahwa kualitas demokrasi di Mahakam Ulu semakin matang. Masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tetap menjaga kondusivitas,” ujarnya
Ia mengingatkan, pengawasan pemilu tidak harus selalu formal. Masyarakat bisa berpartisipasi dengan menolak politik uang, menyebarkan informasi benar, menjaga keamanan lingkungan, hingga berani bersuara jujur. Bentuk pengawasan moral seperti ini dinilainya sama penting dengan pengawasan teknis Bawaslu.
Selain Galeh, hadir pula jajaran anggota Bawaslu Provinsi Kaltim, yakni Mario Hadi dan Endang Setiamini, S.A.P. Kehadiran mereka mempertegas dukungan dan komitmen bersama memperkuat kelembagaan Bawaslu di daerah perbatasan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi materi dari anggota DPR RI Komisi II, Edi Oloan Pasaribu, ST, MM, dan Ebin Marwi, S.H.I., M.H., mantan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023. Forum ini meneguhkan komitmen pemerintah daerah, Bawaslu, DPR RI, aparat keamanan, dan masyarakat untuk bergandengan tangan menjaga demokrasi di Mahulu agar tetap bersih, jujur, dan berintegritas. (AD/Jo/AI)
Tidak ada Komentar