(foto: diskominfostandimahulu/AD)


DISKOMINFOSTANDI — Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melanjutkan Focus Group Discussion (FGD) tahap kedua penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontingensi (Renkon). Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Suhuk, S.E yang mewakili Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan. FGD berlangsung di Ruang Rapat Bapelitbangda Mahulu pada Jumat (12/12/2025) pagi.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf Bupati yang belum dapat hadir karena masih dalam perjalanan kembali ke Mahulu. Ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan.

“Musim hujan ini membawa berkah, tetapi jika berlebihan bisa menjadi musibah bagi kita. Karena itu saya mengajak kita semua untuk tetap waspada dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air,” ujarnya

Ia menegaskan bahwa penyusunan dokumen kebencanaan harus melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.

“Kita membutuhkan RPB sebagai rencana pembangunan berbasis risiko bencana, dan Renkon sebagai pedoman teknis ketika bencana benar-benar terjadi. Informasi dari lapangan sangat menentukan akurasi dokumen ini,” tambahnya

Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Mahulu H. Agus Darmawan, S.Pd, M.Si menjelaskan bahwa FGD ini berlandaskan UU Nomor 24 Tahun 2007, PP Nomor 21 Tahun 2008, serta DPA BPBD Tahun 2025. FGD tahap kedua ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pertama yang digelar di Samarinda.

Ia menerangkan bahwa pertemuan kali ini difokuskan pada verifikasi data, validasi analisis risiko bencana, serta peninjauan kembali kapasitas dan kerentanan wilayah yang telah disusun oleh tim akademisi dari ITN Malang.

Peserta kegiatan terdiri dari unsur OPD teknis, TNI-Polri, lembaga adat, dunia usaha, akademisi, serta 50 kepala kampung dan lima camat di Mahulu.

Narasumber dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang meliputi: Silvester Sari Sai, ST, MT, Ida Soewarni, ST, MT, dan Ir. Titik Poerwati, MT.

Tenaga ahli yang terlibat: Rizky Ghifari (via Zoom), Rizka Maulida Rahma, ST, MT, Dwiyan Mukti, ST, Ratri Andinisari, S.Si., M.Si., Ph.D. (via Zoom), dan Angel Jouvancha, S.PWK.

FGD berlangsung melalui sesi presentasi oleh tim ITN, kemudian dilanjutkan dengan diskusi pleno untuk menyempurnakan dokumen. Seluruh peserta diminta memberikan masukan agar dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman resmi kebencanaan daerah. (AD/Jo/AI)

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *