DISKOMINFOSTANDI – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) resmi menggelar kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2025–2030 pada Kamis (4/9/2025) di Hotel Aston Samarinda. Kegiatan ini dihadiri Bupati Mahakam Ulu, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, serta narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Bupati Mahakam Ulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, SH, ME, dalam arahannya menegaskan bahwa SPM adalah instrumen wajib bagi setiap pemerintah daerah sebagai ukuran minimum layanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Hingga tahun anggaran 2025, capaian SPM Mahakam Ulu mencapai 60,57 persen, dengan urusan sosial menjadi yang tertinggi (80 persen), sementara urusan pekerjaan umum masih rendah (20 persen).
Meski demikian, Mahakam Ulu menorehkan prestasi dengan menempati peringkat pertama capaian SPM se-Kalimantan Timur dan peringkat ke-63 secara nasional.
“Capaian ini adalah buah kerja sama seluruh perangkat daerah. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Penerapan SPM bukan sekadar angka, tetapi menyangkut kualitas layanan yang langsung dirasakan masyarakat,” tegas Bupati
Kegiatan pendampingan ini berlandaskan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang SPM, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Dasar hukum tersebut ditegaskan agar pelaksanaan SPM di daerah memiliki pijakan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Adapun tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan capaian dan kualitas layanan dasar masyarakat Mahulu pada periode 2025–2030, sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen rencana aksi SPM. Peserta forum terdiri dari enam bidang layanan dasar: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta urusan sosial, bersama tim sekretariat SPM, operator data laporan, narasumber teknis, dan koordinator bidang.
Rangkaian pembahasan meliputi: identifikasi potensi di masing-masing bidang layanan, perumusan program dan kegiatan, penetapan target jangka pendek dan jangka panjang, dan penyusunan alokasi anggaran serta sumber pendanaan.
Setiap OPD diminta menyampaikan data yang akurat dan rencana kerja yang selaras agar target SPM dapat dicapai secara realistis dan terukur.
Bupati juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor, keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah, serta pemanfaatan teknologi digital dalam percepatan target layanan dasar.
“Saya minta jangan hanya hadir, tetapi juga memberi masukan, menyampaikan kritik, dan bersama-sama mencari solusi. Integritas dan kebersamaan adalah kunci keberhasilan kita,” ujarnya
Pemkab Mahulu berharap penerapan SPM dapat berjalan optimal sehingga layanan dasar masyarakat semakin inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan begitu, Mahakam Ulu tidak hanya berprestasi di tingkat provinsi, tetapi juga mampu memperbaiki posisi capaian SPM di tingkat nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (AD/Jo/AI)
Tidak ada Komentar