DISKOMINFOSTANDI – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Dr. Bonifasius Belawan Geh, SH, ME, secara resmi meluncurkan aplikasi SMPeQ (Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Quo) Mahakam Ulu, sebagai instrumen digital untuk mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2025. Grand launching aplikasi ini berlangsung pada Selasa (02/09/2025), bertempat di HARRIS Hotel Samarinda.
Dalam sambutannya, Bupati Mahulu menegaskan bahwa APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam laporan tahunan, tetapi instrumen strategis yang menentukan arah pembangunan daerah.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD harus dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
“APBD harus berorientasi pada hasil. Setiap rupiah yang dibelanjakan wajib dapat ditelusuri manfaatnya bagi masyarakat. Jika hanya berhenti sebagai formalitas, maka APBD gagal menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembangunan,” tegasnya
SMPeQ hadir untuk menjawab kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Melalui sistem digital ini, pemerintah daerah dapat mengawasi jalannya program secara real-time, baik dari sisi progres fisik maupun keuangan. Dengan demikian, setiap keterlambatan atau penyimpangan dapat segera terdeteksi sebagai early warning system untuk intervensi dini.
Namun, Bupati mengingatkan bahwa aplikasi ini tidak boleh berhenti sebagai simbol modernisasi semata.
“Kita tidak butuh aplikasi yang hanya mempercantik laporan atau sekadar mengikuti tren digital. Yang kita butuhkan adalah sistem yang hidup, dipakai konsisten, dan benar-benar mendukung pengambilan keputusan,” ujarnya
Bupati menjelaskan bahwa aplikasi SMPeQ akan dikembangkan dalam tiga tahap. Dalam jangka pendek, aplikasi harus sederhana, optimal, dan konsisten digunakan perangkat daerah. Pada jangka menengah, dilakukan evaluasi, penyempurnaan fitur, serta integrasi dengan sistem lain. Sedangkan dalam jangka panjang, SMPeQ diproyeksikan menjadi backbone system yang mendukung pengambilan keputusan strategis pemerintah daerah.
Selain itu, aplikasi ini harus bermuara pada transparansi publik agar masyarakat dapat ikut menilai bagaimana APBD dikelola. Tanpa transparansi, aplikasi hanya akan menambah beban birokrasi tanpa memberikan nilai tambah.
Bupati juga menekankan pentingnya disiplin perangkat daerah dalam memasukkan data. Kualitas data sepenuhnya bergantung pada komitmen pengguna. “Jangan sampai aplikasi ini hanya digunakan oleh satu-dua orang saja. Setiap angka yang diinput menentukan arah pembangunan daerah,” katanya
Para peserta juga diajak untuk berperan lebih dari sekadar operator. Mereka diharapkan menjadi pengawal akuntabilitas APBD dengan aktif memberikan masukan dan memastikan aplikasi benar-benar menjadi instrumen transformasi pembangunan.
“Keberhasilan aplikasi ini akan sangat ditentukan oleh komitmen, disiplin, dan kerja sama kita semua. Jangan biarkan aplikasi ini menjadi formalitas belaka, melainkan harus benar-benar memberi dampak nyata bagi pembangunan dan kepercayaan publik,” pungkasnya
Setelah sesi pembukaan, peserta mengikuti pemaparan teknis dari CV. Borneo Inticena Teknologi yang dibawakan oleh Baskoro Guntur Angkoso, S.Kom. Pada siang hari, kegiatan berlanjut dengan pendampingan aplikasi yang dipandu oleh tim teknis CV. Borneo Inticena Teknologi bersama Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang). (AD/Jo/AI)
Tidak ada Komentar