DISKOMINFOSTANDI – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mahulu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur Pemerintahan Kampung se-Kabupaten Mahakam Ulu, bertempat di Swiss Belhotel Balikpapan, Senin (10/8/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas aparatur sekaligus memastikan perencanaan pembangunan kampung selaras dengan arah pembangunan daerah.
Bimtek mengusung tema “Sinkronisasi RPJM Kampung dengan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025–2029 dalam rangka Mewujudkan Pembangunan Mahakam Ulu yang Maju, Merata, dan Berkelanjutan.”
Dalam sambutannya, Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan, menegaskan bahwa pembangunan di tingkat kampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kampung harus dilakukan secara terencana, partisipatif, serta mengacu pada kebijakan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu.
“Setiap langkah dan kegiatan pembangunan di setiap kampung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu. Karena itu, RPJM Kampung harus disusun secara terarah, partisipatif, dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Mahulu,” ujarnya
Penyusunan RPJM Kampung dilaksanakan melalui fasilitasi pemerintah daerah dengan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk DPMK, BP4D, Inspektorat, Dinas Kesehatan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sinkronisasi juga perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta kebijakan nasional melalui fasilitasi Kementerian Dalam Negeri dan berpedoman pada regulasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintahan kampung dalam proses penyusunan RPJM Kampung. Petinggi dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung diharapkan menjalankan setiap tahapan melalui mekanisme musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, masyarakat kampung harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan. Pemerintah kampung diharapkan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi melalui forum musyawarah warga.
Hal tersebut menjadi penting agar RPJM Kampung tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi benar-benar mampu menggambarkan kebutuhan masyarakat dan menjadi pedoman pembangunan kampung dalam jangka menengah.
Melalui kegiatan Bimtek ini, Pemkab Mahulu berharap aparatur pemerintahan kampung, baik petinggi maupun BPK, memiliki pemahaman yang sama dalam proses penyusunan dan pelaksanaan RPJM Kampung, dengan perencanaan yang terintegrasi, partisipatif, dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu, pembangunan di setiap kampung diharapkan semakin terarah dan mampu mendukung terwujudnya Mahakam Ulu yang maju, merata, dan berkelanjutan.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu, Surianto, S.E. M.E., menyampaikan bahwa tersusunnya RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026–2030 menjadi dasar penting dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah dengan pembangunan kampung. Karena itu, penyusunan RPJM Kampung perlu mengacu pada tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah.
Aparatur pemerintahan kampung diharapkan memiliki pemahaman teknis yang memadai dalam menyusun dokumen perencanaan yang terstruktur dan terukur. Selain menyusun dokumen baru, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk melakukan review terhadap dokumen perencanaan kampung yang telah disusun sebelumnya agar dapat dipaduserasikan dengan RPJMD Kabupaten Mahulu.
Bimtek tersebut secara khusus bertujuan menyusun dan menetapkan tujuan serta sasaran RPJM Kampung di 23 kampung, berdasarkan visi dan misi petinggi terpilih dengan tetap mencermati tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026–2030. Sinkronisasi perencanaan juga diharapkan dapat mendorong efisiensi penganggaran dan efektivitas alokasi Dana Kampung, sehingga setiap program pembangunan benar-benar diarahkan pada kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Melalui Bimtek ini, Pemkab Mahulu berharap terwujud perencanaan pembangunan kampung yang lebih terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi pemerintahan kampung dalam mewujudkan Mahakam Ulu yang maju, merata, dan berkelanjutan. (MN/Jo/AI)
Tidak ada Komentar