DISKOMINFOSTANDI – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah menggelar Sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2026 dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026, sekaligus Workshop Mitigasi Risiko Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Akhir Tahun. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 19–20 November 2026, di Ballroom Lantai 3 Gedung Kantor Bupati Mahakam Ulu, Ujoh Bilang.
Agenda ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), sekaligus menindaklanjuti ketentuan terbaru di bidang tersebut. Pada hari pertama, peserta mengikuti sosialisasi tentang Katalog Elektronik serta pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia.
Dalam sambutan Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kristina Tening, S.H., M.Si., disampaikan bahwa proses pengadaan memiliki peran penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi melalui pembangunan daerah.
“Ketika sebuah pekerjaan terlambat, yang tertunda adalah manfaat yang sudah ditunggu warga. Karena itu, risiko keterlambatan dan persoalan kontrak perlu dikenali sejak sekarang, selagi masih ada waktu untuk menanganinya,” demikian pesannya
Bupati juga mengingatkan pimpinan perangkat daerah dan seluruh pelaku pengadaan agar terlibat langsung dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta mengambil keputusan secara tepat ketika menghadapi kendala.
“Kepada para PA dan KPA, ikuti perkembangan setiap paket di instansi Anda dan ambil keputusan tepat waktu ketika muncul kendala. Kepada para PPK beserta seluruh pelaku pengadaan, kendalikan pelaksanaan kontrak dengan cermat dan catat setiap langkah secara tertib,” pesannya
Ia berharap seluruh peserta dapat menerapkan hasil sosialisasi dan workshop untuk memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia, Antonius Jiu, S.Kep., M.K.M., yang juga Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, memetakan, dan memitigasi risiko kontrak di masing-masing perangkat daerah.
“Kami berharap materi yang disampaikan oleh narasumber dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara tertib, sesuai ketentuan, tepat waktu, dan akuntabel,” ujarnya
Pada hari kedua, Jumat (20/11/2026), rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan workshop mitigasi risiko kontrak yang mencakup identifikasi dan pemetaan risiko, penanganan potensi keterlambatan, serta penyusunan matriks mitigasi risiko kontrak. Melalui pembahasan paket pekerjaan yang sedang berjalan, peserta diharapkan mampu menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai kendala menjelang berakhirnya tahun anggaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan dokumen.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Yeffri Purnama, S.H., CCMs., CPSp., selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda dan Advisor LKPP Republik Indonesia. Pada hari pertama, peserta mendapatkan sosialisasi mengenai Katalog Elektronik serta pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia sesuai ketentuan terbaru LKPP. (BBL/Jo/AI)


Tidak ada Komentar