DISKOMINFOSTANDI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Senin (26/10/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mahakam Ulu, Norlili Bulan, didampingi Wakil Ketua II Desiderius Dalung Lasah dan Plt. Sekretaris DPRD Yopianus Anyang, S.Kom., M.A. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, S.E., anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Empat fraksi menyampaikan pandangan umum, yakni Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) oleh Idam Tanyit, S.E., CTT, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) oleh Subhan Nor, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) oleh Mendan Lahang; serta Fraksi Demokrat Kebangkitan Perjuangan (DKP), gabungan Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, oleh Vedelis Takwan, A.Md.
Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, S.E., menyampaikan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027. Saran, masukan, dan kritik dari DPRD diharapkan dapat membantu memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita bersyukur dapat hadir dalam rapat paripurna ini, khususnya untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD. Ada beberapa saran, masukan, termasuk kritik yang nantinya menjadi bahan evaluasi bagi kita, terutama dalam penyusunan APBD 2027,” ujarnya
Ia menjelaskan, sejumlah hal yang menjadi perhatian fraksi-fraksi meliputi efisiensi perjalanan dinas, pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), serta pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) sektor pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran sesuai ketentuan.
Terkait alokasi pendidikan, ia mengakui bahwa anggaran pada 2026 belum mencapai ketentuan tersebut. Pemerintah daerah akan memeriksa kembali komponen belanja pendidikan, termasuk kegiatan yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam alokasi sektor tersebut.
“Nanti kita akan cek kembali pos-pos anggaran yang belum terhitung. Selama ini kita mungkin hanya melihat pembangunan fisik, padahal ada kegiatan lain yang juga masuk dalam perhitungan anggaran pendidikan. Mudah-mudahan dalam tahap penyusunan ini, kekurangannya bisa kita penuhi hingga mencapai 20 persen sesuai ketentuan pemerintah pusat,” jelasnya
Mengenai SiLPA dan kondisi keuangan daerah, ia menyebutkan bahwa pengurangan transfer dari pemerintah pusat turut memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Karena itu, evaluasi anggaran akan dilakukan agar kondisi tersebut tidak mengganggu program yang telah direncanakan untuk 2027.
“Memang masih ada SiLPA yang sedang dalam proses. Kita akan evaluasi kembali agar kondisi tersebut tidak mengganggu program-program yang sudah disusun. Mudah-mudahan, sisa anggaran yang tersedia dapat membantu menutupi kekurangan untuk tahun 2027,” ungkapnya
Efisiensi perjalanan dinas juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Mahakam Ulu agar lebih banyak kegiatan dilaksanakan di wilayah Mahakam Ulu sehingga biaya perjalanan dinas dapat ditekan.
Evaluasi juga akan dilakukan terhadap anggaran perjalanan dinas pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terutama untuk memastikan biaya yang dikeluarkan sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan.
“Kita akan mengevaluasi kembali kegiatan perjalanan dinas, termasuk di Bapenda, karena ada masukan mengenai biaya yang lebih besar dibandingkan hasil yang diperoleh. Harapannya, pengeluaran bisa lebih efisien dan sesuai dengan pendapatan yang ada,” tutupnya
Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi ini menjadi salah satu tahapan pembahasan APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2027. Berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dan DPRD dalam melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. (BBL/Jo/AI)
Tidak ada Komentar