DISKOMINFOSTANDI – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) bersama DPRD setempat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi di Hotel Aston Samarinda, Jumat (20/11/2026).

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan menegaskan, APBD tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan atau daftar penerimaan dan belanja daerah, melainkan instrumen untuk memastikan pembangunan menjawab kebutuhan warga. Ia mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD, Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta perangkat daerah yang terlibat hingga tercapai persetujuan bersama.

“Pelayanan dasar dan keberlanjutan pembangunan harus dijaga melalui pilihan belanja yang tepat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Angela meminta seluruh kepala perangkat daerah menyiapkan pelaksanaan program sejak awal. Fokusnya mencakup layanan pendidikan, kesehatan, serta akses antarkampung dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah hulu dan perbatasan.

Setelah disetujui bersama, Raperda APBD 2027 dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD akan disampaikan kepada Gubernur Kaltim untuk dievaluasi. Pemkab dan DPRD akan menindaklanjuti hasil evaluasi sebelum ditetapkan paling lambat 31 Desember 2026.

Dalam pandangan akhir fraksi, Fraksi Partai Gerindra menyoroti pemerataan pendidikan, kesejahteraan guru, layanan air bersih, pembangunan konektivitas Long Bangun–Long Pahangai–Long Apari, pemeliharaan jalan perbatasan, serta penyediaan pelabuhan singgah untuk mengantisipasi hambatan distribusi logistik saat kemarau.

Gerindra menerima Raperda APBD 2027 dengan sejumlah catatan korektif, di antaranya pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dan rasionalisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp50 miliar.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menekankan pentingnya proyeksi pendapatan yang realistis, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta penyusunan anggaran berbasis harga pasar yang wajar. Fraksi ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran sebelum menyatakan menyetujui Raperda APBD 2027.

Sementara itu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengajukan lima rekomendasi. Poinnya meliputi sinkronisasi data anggaran dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), efisiensi belanja perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, peningkatan konektivitas dan infrastruktur dasar, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan UMKM lokal. Golkar menyetujui raperda dengan catatan rekomendasi dijalankan secara konsisten.

Adapun Fraksi Gabungan Demokrat Kebangkitan Perjuangan (DKP) yang terdiri atas Partai Demokrat, PKB, dan PDI Perjuangan, menyoroti kesiapsiagaan menghadapi kemarau dan kabut asap, ketahanan pangan, kelancaran pasokan BBM dan bahan pokok ke wilayah hulu, serta peningkatan akses jalan darat menuju Long Apari. Fraksi ini juga mendorong optimalisasi PAD, efisiensi belanja tanpa mengurangi layanan dasar, serta pengelolaan pembiayaan defisit secara cermat sebelum menyatakan persetujuan.

Melalui persetujuan ini, Pemkab Mahulu dan DPRD berkomitmen mengawal pelaksanaan APBD 2027 agar tepat sasaran, efisien, dan berdampak bagi pelayanan publik serta konektivitas hingga ke kampung dan kawasan perbatasan. (AD/Jo/AI)

Tidak ada Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *